SUDUT KALTIM

Tak Patuh Ikuti Standar Kemenkes, Dinkes Kutai Timur Ancam Sanksi Pelaku Usaha Apotek

, SudutKaltim – Dinas () memberikan himbauan serius kepada pelaku usaha apotek di wilayah tersebut agar mematuhi sertifikasi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian . Kepala , melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Ahsan Zainuddin, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan standar dapat berujung pada sanksi hingga penyegelan tempat usaha.

Pemerintah telah menetapkan standar baku dalam perizinan dan pelayanan sebuah apotek. Persyaratan ini melibatkan badan hukum perseroan terbatas (PT), keberadaan tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab utama, dan Asisten Apoteker sebagai pendamping.

“Apotek harus memiliki tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab tetap dan Asisten Apoteker sebagai tenaga pendamping. Badan usaha juga harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jika terjadi pergantian apoteker penanggung jawab, mereka wajib mendaftarkan ulang apotek di OSS (Online Single Submission),” ujar Ahsan.

Pelaku usaha apotek diwajibkan untuk mengambil obat dari distributor resmi gudang farmasi yang terdaftar di Kementerian Kesehatan. Jika terbukti bahwa obat-obatan dijual berasal dari sumber yang tidak resmi, BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) dapat melakukan penyegelan.

“Kami telah memberikan edukasi, mulai dari persyaratan perizinan hingga pengadaan obat yang resmi. Jika ada pelaku usaha apotek yang tidak mengikuti aturan, dan terdeteksi saat inspeksi mendadak (Sidak) dari BPOM, tempat usaha dapat disegel. Kejadian ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah ,” tegas Ahsan.

Aturan yang ketat ini diterapkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini untuk mencegah masalah seperti rekomendasi obat yang salah, yang bisa membahayakan konsumen.

Baca Juga  Kutai Timur Raih Pengakuan Nasional, Bunda PAUD Siti Robiah Ardiansyah Dianugerahi Sertifikat dari Mendikbudristek

“Jangan sampai saat penjualan obat, yang berurusan bukan apoteker, karena kalau bisa salah rekomendasi obat, itu bisa berbahaya,” pungkas Ahsan (AD01/ Kutai Timur)

Related posts

Wakil Bupati Kutai Timur Dorong Transparansi Pelayanan, Rakor PPID dan Launching Medsos Omnichanel

Admin

Proyek Strategis IKN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Dana dan Progres Pembangunan Gedung Istana Negara

Admin

TAT Bupati Cup II Kutim 2023, Bupati Ingin Panahan Tradisional Bisa Masuk Lingkup Pendidikan di Kutim

Redaktur Meiry

You cannot copy content of this page