SUDUT KALTIM

Rakorda Pengendalian Penduduk se-Kaltim, Achmad Junaidi Siap Wujudkan GDPK

SudutKaltim.com – Kepala () , Achmad Junaidi, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana se- Timur 2024. Acara yang diprakarsai oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) ini berlangsung di Hotel Palmy Exclusive, Jalan SA Maulana Nomor 21, Kabupaten .

Rakorda ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Diana Lestari dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) yang membawakan materi tentang Optimalisasi Bonus Demografi dalam peningkatan menuju Indonesia Emas 2045. “Bonus demografi sangat penting dalam meningkatkan di Indonesia,” kata Diana Lestari.

Kepala DPPKBP3A , Rabiatul Islamiah, juga menyampaikan materi mengenai legalisasi Perda dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), sementara Kabiro Hukum Setda , Slamet Harahap, membahas tentang fasilitasi rancangan perda atau perkada.

Achmad Junaidi mengatakan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi, BKKBN Kaltim, dan DKP3A se-Kaltim sangat diperlukan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. “Yang paling mendesak adalah mendukung pembentukan peraturan kepala daerah, minimal Peraturan , terkait grand design pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” ujarnya.

Kepala DKP3A Kaltim, Soraya, yang mewakili Sekretaris Provinsi Kaltim, membuka Rakorda dan mengharapkan sinergi maksimal antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ia menekankan pentingnya setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). “Saat ini, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, sudah ada 7 yang hampir menyelesaikan GDPK mereka. Namun, masih ada tiga kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK, yaitu , (), dan ,” ungkap Soraya.

Ia berharap setelah Rakorda ini, semua pihak segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang telah disampaikan oleh para narasumber. “Paling lambat 2025, GDPK harus tersusun. Jika ada kesulitan, bisa langsung berkoordinasi dengan provinsi,” tandasnya. (ADV/ Kutai Timur)

Related posts

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes di Kutai Timur Dikuti 160 Peserta

Admin

Hadiri Hut ke-18 PIKP, Bupati Kutai Timur Imbau PT PAMA Persada untuk Berinvestasi di Sektor Berkelanjutan

Admin

Gelar Aksi Damai Koalisi Masyarakat Sipil Kutim (KMS), Layangkan Mosi Tidak Percaya

Author
Sorry this site disable right click
Sorry this site disable selection
Sorry this site is not allow cut.
Sorry this site is not allow copy.
Sorry this site is not allow paste.
Sorry this site is not allow to inspect element.
Sorry this site is not allow to view source.

You cannot copy content of this page