SudutKaltim.com – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menanggapi usulan pembangunan jaringan gas (jargas) di wilayahnya. Meskipun mengakui potensi manfaatnya, Jimmi menilai implementasi jargas dalam waktu dekat kurang realistis mengingat kondisi infrastruktur Kutim yang belum memadai.
Jimmi membandingkan Kutim dengan Kota Bontang yang telah berhasil menerapkan jargas. “Kalau kuotanya ada lebih dari Bontang, ya kenapa nggak kita pakai itu? Karena kita nggak punya jaringan,” ujarnya.
Bontang memiliki kuota jargas yang lebih besar dan infrastruktur yang lebih stabil. Sementara di Kutim, masih banyak infrastruktur dasar, seperti drainase dan jalan, yang perlu diperbaiki. Perbedaan inilah yang membuatnya merasa skeptis terhadap implementasi jargas dalam waktu dekat.
Jimmi mengingatkan agar pembangunan jargas tidak dipaksakan. “Jangan sampai malah menambah beban jika jargas dipaksakan masuk,” tegasnya. Ia khawatir proyek jargas yang belum terencana matang justru akan membebani masyarakat dan pemerintah daerah. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi jargas.
Meskipun belum memungkinkan dalam waktu dekat, Jimmi melihat jargas sebagai rencana jangka panjang. Ia mengusulkan agar pembangunan jargas dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada November mendatang.
Sebagai langkah awal, Jimmi mengusulkan wilayah perumahan KPC dan Munthe sebagai pilot project. “Jargas ini bisa diadakan sebenarnya pada wilayah perumahan KPC dan Munthe, sebagai percontohan,” ujarnya. Infrastruktur di kedua wilayah tersebut dinilai sudah memadai untuk mendukung instalasi jargas dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
Jimmi menekankan pentingnya kajian mendalam dan perencanaan yang matang sebelum implementasi jargas. Hal ini bertujuan agar proyek jargas tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga tidak membebani masyarakat. Implementasi jargas harus efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah. (ADV/ DPRD Kutai Timur)
