SudutKaltim.com – Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur (Kutim) menjadi fokus utama Komisi C DPRD Kutim. Hal ini ditegaskan oleh Pandi Widiarto, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami di Komisi C memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terang Pandi Widiarto.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi juga menjangkau daerah-daerah lain di Kutai Timur,” tambahnya.
Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata, Komisi C DPRD Kutim memfokuskan perhatian pada pengembangan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di seluruh kecamatan. Strategi ini bertujuan menciptakan konektivitas antar wilayah yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dengan akses infrastruktur yang memadai, masyarakat di seluruh wilayah akan lebih mudah terhubung, memajukan ekonomi lokal, serta meningkatkan taraf hidup mereka,” jelas Pandi.
Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi prioritas Komisi C untuk memastikan transparansi dan efektivitas setiap proyek. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan kontraktor terus dilakukan untuk menjamin kelancaran pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para kontraktor untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagaimana pembangunan tersebut benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur,” tegas Pandi.
“Harapan kami adalah agar pembangunan ini tidak hanya berdampak sementara, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kutai Timur,” lanjutnya.
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan juga sangat ditekankan. Komisi C DPRD Kutim membuka ruang dialog untuk menerima masukan dan aspirasi masyarakat, memastikan setiap pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. (ADV/ DPRD Kutai Timur)
