SudutKaltim.com, Kutai Timur – Laporan tentang adanya indikasi iuran bulanan yang dibebankan kepada orang tua siswa di salah satu sekolah di Kecamatan Kaubun, Kutai Timur, untuk pembangunan sekolah menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim). Rapat tersebut beragendakan Realisasi Beasiswa dan Fasilitas Asrama Mahasiswa Kutai Timur di berbagai daerah.
RDP yang digelar oleh DPRD Kutim bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam realisasi beasiswa dan fasilitas asrama mahasiswa Kutim, termasuk menangani laporan penyelewengan di sekolah-sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, Mulyono, hadir dalam RDP dan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai buruk laporan tersebut sebelum adanya bukti data yang valid.
“Jangan terburu-buru mengasumsikannya. Nanti saya cek dulu karena kadang-kadang itu kreatifitas dari komite saja karena contoh di sekolah anak saya, komitenya ingin ruangan ber-AC yang bagus, mereka disuruh iuran untuk beli cat. Jadi, jangan dulu di blow up sebelum ada buktinya,” ujar Mulyono saat diwawancarai awak media pada Kamis (04/07/2024).
Mulyono menegaskan bahwa kebijakan semacam itu tidak dibenarkan, sama halnya dengan menjual buku pelajaran, seragam sekolah, atau penjualan apapun yang mengatasnamakan kebutuhan sekolah.
“Dari kami sebenarnya tidak ada yang seperti itu, bahkan kami melarang untuk jualan buku, jualan seragam itu tidak boleh. Jangan sampai ada kesan berbisnis di sekolah , itu tidak boleh,” tegas Mulyono.
Lebih lanjut, Mulyono menyatakan bahwa Dinas Pendidikan selalu terbuka untuk menerima aduan dari orang tua siswa terkait penyelewengan.
“Sangat terbuka bincang sekolah itu, apalagi di sana ada pengawas, ada korwil, dan nomor saya juga terbuka untuk umum. Jadi siapapun yang mau menyampaikan permasalahan pendidikan bisa langsung saja hubungi saya,” tambah Mulyono.
Untuk menindaklanjuti aduan tersebut dan menghindari kesalahpahaman, Mulyono berjanji akan segera melakukan klarifikasi.
“Saya akan klarifikasi dulu terkait hal itu. Jangan sampai bahasanya hanya seputaran kreatifitas sekolah saja, karena kalau untuk pembangunan saya pikir tidak perlu iuran karena pemerintah sudah menganggarkan itu,” pungkasnya. (ADV/ Kutai Timur)
