SudutKaltim.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bukan hanya menghadapi kendala, tapi juga menyimpan cerita lain di balik pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, mengungkapkan sisi lain dari PPDB yang membuatnya harus menghadapi situasi tidak mengenakkan, bahkan berujung pada rusaknya pertemanan.
Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Mulyono mengatakan, “PPDB ini merupakan satu hal yang merusak pertemanan saya dengan kawan-kawan pak. Kenapa saya bilang begitu, karena kawan baik minta dibantu dan tidak bisa dibantu artinya tidak nyaman pak. Sehingga PPDB ini merusak pertemanan saya.”
Mulyono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi secara data, namun menegaskan bahwa tidak ada rumus yang dapat menyelesaikan masalah PPDB di Kota Sangatta tanpa dibangun sekolah baru.
“Karena ketika penerimaan sifatnya hanya menganti orang saja, siswa ini keluar ini masuk. Hanya begitu saja dan itu tidak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Bahkan, Mulyono mengaku dihubungi langsung oleh Bupati Kutim untuk mencarikan solusi terkait persoalan PPDB di Kota Sangatta. Bupati Kutim menyarankan dua hal, yakni tidak perlu berfikir bahwa pihak swasta akan mati jika dibangun sekolah baru dan justru akan meningkatkan mutu pihak swasta.
Mulyono juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Bupati Kutim sempat menanyakan berapa jumlah siswa yang mendaftar dan yang diterima. “Memang nga mungkin pakai rumus apapun nga mungkin menyelesaikan masalah ini, kecuali ada solusi jangka pendek dan jangka menengah,” ucapnya.
Mulyono mengatakan bahwa solusi jangka pendek adalah dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang lain baik itu di sekolah yang ada atau dibangunan pemerintah yang bisa dipinjamkan untuk dijadikan sebagai tambahan kelas atau dianggap sebagai sekolah filial. Sementara itu, untuk saran jangka menengahnya Mulyono mengatakan pada prinsipnya Pemprov Kaltim siap membangun sekolah baru tapi tidak siap membelikan lahan.
“Jadi seperti itu bahasanya sangkin gemes melihat persoalan PPDB ini pak, bahkan jika memungkinkan tidak hanya menghibahkan lahan, tapi dibangunkan sekolah baru, setelah jadi kita serahkan ke Provinsi, karena memang pengelolaan SMA dan SMK ada di Provinsi,” papar Mulyono.
Terakhir, Mulyono juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk membelikan lahan yang sifatnya tidak lebih dari 5 Hektar. “Kami juga sudah perintahkan bidang SMP untuk mencoba mencari lokasi yang memungkinkan kita beli lahannya nanti kita hibahkan ke provinsi,” singkatnya. (ADV/ Kutai Timur)
