Sangatta, SudutKaltim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menunjukkan komitmen seriusnya dalam mengelola perpajakan di tingkat desa. Sebagai langkah konkrit, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perpajakan bagi Aparatur dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa se-Kutim. Tujuannya adalah memperdalam pengetahuan mereka mengenai pengelolaan keuangan desa.Acara ini berlangsung selama dua hari, pada Senin hingga Selasa (6-7 November 2023), di Ruang Pelangi, Hotel Royal Victoria Sangatta.
Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum (Admum) Seskab Kutim, Sudirman Latif, membuka acara tersebut mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Menurut Sudirman Latif, penguasaan aspek-aspek perpajakan oleh pihak desa sangat penting karena erat kaitannya dengan keuangan desa. Kutai Timur, dalam beberapa tahun terakhir, mencatatkan diri sebagai daerah dengan APBD besar, bahkan pada tahun 2023 mencapai Rp 9,7 triliun. Hal ini membuat Kutim masuk nominasi daerah penerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, dengan desa menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan melalui APBD.
“Kegiatan baik yang bersumber dari Kabupaten maupun yang dikelola oleh desa sendiri harus menjadi perhatian pemerintah desa. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk selalu memperbarui informasi terbaru terkait perpajakan dan keuangan desa,” ungkap Sudirman Latif.
Pentingnya kepatuhan terhadap aturan perpajakan juga diingatkan oleh Sudirman Latif kepada seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten Kutim hingga Kecamatan dan Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi temuan dari pihak Inspektorat Daerah akibat penyimpangan dalam pengelolaan perpajakan.
Sekretaris BPKAD Aji Salehudin, Kepala Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Bontang Lilis Nur Faizah, Afif Abdur Rahman, dan Zunansyah Falani sebagai Penyuluh Pajak di KPP Pratama Bontang turut hadir dalam acara tersebut. Nurul Hidayah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BPKAD, juga ikut serta bersama pejabat-pejabat terkait serta ratusan Aparatur dan Kaur Keuangan Desa se-Kutim.
Bimtek Perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola perpajakan, sehingga desa-desa di Kutai Timur dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki melalui APBD. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa juga semakin terlihat melalui kegiatan seperti ini. (AD01/Kutai Timur)
