SudutKaltim.com – Tantangan serius tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. “Beberapa memang masih ada yang kekurangan pegawai teknis, mereka kadang hanya operator yang bekerja di bidang itu,” ungkapnya.
Dampak dari keterbatasan SDM ini sangat terasa, terutama pada instansi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta beberapa dinas lainnya mengalami kesulitan dalam memberikan layanan optimal akibat keterbatasan personel yang kompeten di bidangnya.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam mengatasi persoalan ini. “Inikan seharusnya ranahnya BKPSDM untuk hal ini. Kalau kita tanya pegawai kenapa lambat, jawabannya pasti kekurangan operator dan sebagainya,” tegas Sayid Anjas.
Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Kutim menyarankan beberapa solusi konkret. Penambahan anggaran dan pemberian insentif kepada pegawai dianggap sebagai langkah strategis yang bisa diambil. “Pemerintah harus mengatur itu, kalau memang anggarannya kurang akan kita tambahkan. Kalau kekurangan insentif untuk gaji pegawai itu bisa kita bantu,” jelas Sayid Anjas.
Optimalisasi pelayanan publik di Kutai Timur membutuhkan penanganan serius dan terencana. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kualitas layanan publik dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur. (ADV/ DPRD Kutai Timur)
