SudutKaltim, Sangatta – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kutai Timur terus menghadapi ketidakpastian karena masalah anggaran yang belum terselesaikan. Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan bahwa proyek ini masih menunggu proses pengusulan dan diskusi lebih lanjut mengenai pendanaan.
Sejauh ini, beberapa bagian dari pembangunan telah selesai, terutama fasilitas penerangan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini disampaikan Jimmi saat diwawancarai oleh awak media di Kantor DPRD Kutai Timur pada Selasa, 18 Februari 2025.
Beberapa aspek proyek yang belum selesai, seperti pembangunan kantor, instalasi air bersih, dan sarana pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pendanaan untuk segmen ini direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun jumlah yang dibutuhkan masih belum dapat ditentukan. Ini disebabkan oleh perubahan anggaran yang akan dibahas dalam APBD Perubahan pada bulan Mei mendatang.
“Menurut pemerintah pusat, situasi ini dianggap sebagai asumsi kurang bayar. Namun, di DPRD, kami melihatnya sebagai pemangkasan. Artinya, anggaran hanya ditunda sampai pemerintah pusat siap. Seharusnya alokasi anggaran ini sudah ada sejak awal, bukan menunggu APBD Perubahan,” ujar Jimmi.
DPRD Kutai Timur meminta agar pemerintah daerah melibatkan mereka dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan keberlanjutan proyek ini.
Selain anggaran, Jimmi juga menekankan perlunya evaluasi untuk menentukan apakah proyek ini perlu dimasukkan kembali ke dalam skema multi-years, yang penting bagi proyek strategis yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
Sebagian besar proyek sudah mendekati tahap akhir, dengan pekerjaan utama yang tersisa seperti penyelesaian instalasi air bersih, pembangunan kantor, dan proses perizinan uji standar. Jika proyek ini dapat segera diselesaikan, Pelabuhan Kenyamukan diharapkan akan menjadi pusat ekonomi yang mampu mempercepat distribusi barang dan mengurangi inflasi di daerah.
“Dengan adanya pelabuhan ini, biaya transportasi yang tinggi dari sini ke Samarinda diharapkan dapat berkurang, sehingga inflasi pun dapat ditekan,” pungkasnya.
