SudutKaltim.com – DPRD Kutai Timur memasuki babak baru dalam upaya penegakan etika dan integritas kelembagaan dengan pembentukan Badan Kehormatan periode 2024-2029. Lembaga pengawas internal ini hadir sebagai manifestasi komitmen DPRD dalam menjaga standar etika dan profesionalisme para wakil rakyat.
Struktur kepemimpinan Badan Kehormatan periode ini menggabungkan pengalaman dan kompetensi. Yulianus Palangiran, politisi senior dengan pengalaman 4 periode di DPRD, dipercaya sebagai Ketua. Didampingi Masdari Kidang sebagai Wakil Ketua dan Asti Mazar selaku Sekretaris, serta dua anggota terpilih yakni Syaiful Bakhri dan Joni, mantan Ketua DPRD Kutim periode sebelumnya.
Sebagai garda terdepan penegakan etika, Badan Kehormatan dibekali wewenang komprehensif dalam tiga aspek utama. Pertama, kewenangan memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran untuk klarifikasi. Kedua, meminta keterangan dari berbagai pihak terkait termasuk dokumentasi pendukung. Ketiga, menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi anggota yang terbukti melanggar kode etik.
Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga ini mengemban tanggung jawab vital untuk memantau dan mengevaluasi kedisiplinan anggota dewan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap sumpah/janji dan kode etik. Ketika muncul dugaan pelanggaran, Badan Kehormatan memiliki otoritas untuk melakukan investigasi mendalam, mulai dari penyelidikan hingga verifikasi pengaduan yang masuk.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan Badan Kehormatan. Setiap hasil penyelidikan dan verifikasi wajib dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, termasuk rekomendasi sanksi jika ditemukan pelanggaran. Lebih dari itu, lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD secara kelembagaan.
Dengan kombinasi kepemimpinan berpengalaman dan wewenang yang jelas, Badan Kehormatan DPRD Kutai Timur diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam menjaga marwah lembaga legislatif daerah. (ADV/ DPRD Kutai Timur)
