SudutKaltim – Pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur terus dikebut secara bertahap. Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, Joko Suripto, menjelaskan bahwa proyek ini terbagi menjadi dua segmen, dengan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan program CSR PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“Harapan kami pembangunan ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang, baik tahun ini maupun tahun depan,” ujar Joko pada Senin, 10 Februari 2025.
Selain akses jalan, Pelabuhan Kenyamukan masih membutuhkan fasilitas pendukung seperti terminal penumpang, kantor Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), kantor navigasi, instalasi listrik, jaringan PDAM, serta gudang.
Saat konsultasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada November 2024, disarankan agar pelabuhan dioperasikan secara bertahap, dimulai dengan fokus pada aktivitas bongkar muat barang.
Pengoperasian pelabuhan akan bergantung pada pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan pelabuhan.
Terkait anggaran untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur, Joko menyatakan belum ada alokasi yang ditetapkan. Namun, Kejaksaan Negeri mendorong agar proyek ini tidak stagnan.
“Tahun sebelumnya, sebelum pelabuhan di hibahkan ke Pemerintah Daerah Kutai Timur, pemerintah daerah tidak bisa meneruskan pembangunan karena masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, setelah di hibahkan baru Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bisa meneruskan pembangunan pelabuhan Sangatta atau Kenyamukan,” pungkasnya. (*/MK)
