SudutKaltim.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menciptakan pendidikan yang setara dan inklusif mendapat apresiasi positif dari legislatif. Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Julfansyah, menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan inklusif yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur untuk penyandang disabilitas.
Program transformatif ini dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga kesempatan studi ke luar negeri. Tidak hanya berfokus pada peserta didik, program ini juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kompetensi tenaga pengajar, dengan lebih dari 400 guru saat ini sedang menempuh program S1.
“Itu nanti, bagaimana kita cari jalan keluarnya dengan dinas terkait, supaya di Kutai Timur tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,” ungkap Julfansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/11/2024).
Kebijakan ini juga mencakup aspek keberlanjutan pembangunan daerah, di mana penerima bantuan pendidikan diwajibkan untuk kembali mengabdi di Kutai Timur setelah menyelesaikan studinya. “Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi kesenjangan pendidikan maupun ekonomi dan memastikan bahwa investasi pemerintah dalam sumber daya manusia (SDM) dapat berkontribusi langsung pada pembangunan daerah. Kalau masalah penghasilan di luar daerah lebih besar, kita juga bisa merubah fasilitas yang terbaik untuk daerah kita,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah juga memberikan berbagai fasilitas pendukung, termasuk insentif dan kendaraan dinas untuk para guru dan kepala sekolah. Kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi para pendidik untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa ada potongan dana yang merugikan siswa.
“Saya selaku dari anggota DPRD akan sering turun ke lapangan untuk mendengarkan apa masih ada keluhan dari masyarakat. Karena anak sekolah mulai dari sepatu, baju, buku semuanya disiapkan, tinggal anak ini harus mandi pagi berangkat ke sekolah, jadi tidak ada lagi alasan ibunya menyuruh anak berjualan gorengan,” tegas Julfansyah.
Program ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjadi langkah strategis menuju masyarakat Kutai Timur yang lebih sejahtera. (ADV/ DPRD Kutai Timur)
