SudutKaltim.com – Besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur tahun anggaran 2023 menjadi sorotan DPRD Kutai Timur (Kutim). Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono menegaskan, bahwa SiLPA tersebut sebenarnya tidak terlalu besar. Mulyono juga menegaskan, bahwa kegiatan di tahun anggaran 2023 sudah terlaksana, namun diakuinya ada sedikit kendala pada tahap pembayaran.
“Pekerjaan (proyek kegiatan di Disdikbud) kemarin sudah terlaksana, cuman belum sempat terbayarkan, karena waktunya enggak cukup kemarin,” papar Mulyono usai mengikuti Rapat Pansus Pembahasan Rancangan Daerah tentang Pertanggungjabwan Pelaksanaan APBD 2023 di Ruang Hearing DPRD Kutai Timur (01/07/2024).
“Duitnya kita punya cuma tenaga admin kita yang enggak sanggup menyelesaikan kemarin,” imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Camat Rantau Pulugn tersebut.
Mulyono juga menegaskan, bahwa hutang pembayaran pekerjaan yang ada, akan diselesaikan pada anggaran perubahan tahun ini.
“InsyaAllah akan diselesaikan di perubahan ini,” jelasnya singkat.
Lebih jauh Mulyono juga menjelaskan, bahwa salah satu penyebab besarnya SiLPA adalah pengalokasian anggaran untuk tenaga pendidik yang direncanakan akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
“Kita anggarkan untuk alokasi pegawai yang diangkat menjadi PPPK,” jelas Mulyono.
“Namun ternyata pengangkatan PPPK kemarin hanya sekitar 700 orang saja, jadinya ya itu, lebih anggarannya jadi SiLPA,” pungkasnya. (ADV/ Kutai Timur)