SudutKaltim, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, meminta seluruh perusahaan di Kukar turut berperan mengentaskan kemiskinan daerah. Permintaan orang nomor satu Kukar ini bukan tanpa dasar. Perusahaan disebut turut punya tanggung jawab menyejahterakan masyarakat kabupaten yang tengah Edi pimpin.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Edi pada Senin, 6 Mei 2024. Ia menjelaskan kemiskinan daerah saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun melibatkan banyak pihak.
Satu di antaranya pihak itu yakni perusahaan swasta, sebab kata Edi, perusahaan swasta di Kukar tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata. Namun harus membawa dampak positif untuk masyarakat daerah, minimal membawa manfaat di sekitar daerah operasinya.
“Sebab itu saya minta semua perusahaan untuk membantu pengentasan kemiskinan,” ucap Bupati Kukar tersebut.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan, ujar Bupati Edi, perusahaan ikut merehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Kukar, beber dia, saat ini ada 11.000 unit RTLH. Sebanyak 5.000 unit di antaranya dihuni oleh keluarga berkategori miskin ekstrem.
“Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah mengalokasikan anggaran Rp 61 miliar untuk membedah rumah dengan target 1.000 rumah,” bebernya.
Program bedah rumah dari Pemkab Kukar itu tengah berjalan di sejumlah kecamatan. Di Samboja ada 300 unit rumah yang dibedah dan Muara Kaman sebanyak 217 unit rumah. Nilai pembiayaan bedah rumah ini adalah Rp 20 juta per unit.
Bupati Edi juga meminta setiap pemerintah desa turut merehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Minimal, pemerintah desa diharapkan mampu merehabilitasi tiga unit rumah. Ini agar upaya mengentaskan kemiskinan semakin mudah dan cepat. “Kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan daerah harus lebih konkret ke depan,” pungkasnya.
